Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan kebudayaan. PUB dimasyarakat biasa dikenal dengan pengumpulan sumbangan.nbsp;Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.nbsp;Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dasar Hukum (Download)

1. UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
2. PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang
3. PP Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin
4. PP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Sosial
5. Kepmensos Nomor 1/HUK/1955 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam
6. Kepmensos Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat

Tujuannbsp;

1. Terhimpunnya uang atau barang dari masyarakat untuk penanganan usaha kesejahteraan sosial.
2. Tersalurkannya uang atau barang dari hasil pengumpulan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
4. Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
5. Terselenggaranya pengumpulan sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara dan Jenis Pengumpulan Sumbangan

1. Mengadakan pertunjukan
2. Mengadakan bazaar
3. Penjualan barang secara lelang
4. Penjualan kartu undangan untuk menghadiri suatu pertunjukan
5. Penjualan prangko amal
6. Pengedaran daftar (list) derma
7. Penjualan kupon atau stiker sumbangan
8. Penempatan kotak sumbangan di tempat umum
9. Penjualan barang atau jasa dengan harga melebihi harga sebenarnya
10. Pengiriman blanko weselpos atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
11. Pengumpulan sumbangan dengan membuka nomor rekening bank
12. Melalui SMS donasi
13. Pengembalian sisa belanja
14. Melaluinbsp;website

Yang Berhak Menyelenggarakan

• 1. Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau oleh Kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
• 2. Organisasi yang menyelenggarakan harus memenuhi persyaratan antara lain:
  • Mempunyai Akta Notari atau Akta Pendirian dengan disertai AD dan ART yang memuat:
    • Azas, sifat, dan tujuan organisasi
    • Lingkup kegiatan
    • Susunan organisasi
    • Sumber keuangan
  • Apabila bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, Organisasi harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat.
  • SK Kepanitiaan bagi pemohon.

Pejabat Pemberi Izin

1. Menteri Sosial, untuk penyelenggaraan yang meliputi:
   • Seluruh Indonesia
   • Melebihi wilayah satu provinsi
   • Satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain
2. Gubernur, untuk penyelenggaraan yang meliputi:
   • Seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan
   • Melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota
3. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan yang meliputi Kabupaten/Kota yang bersangkutan