DSCN3536

Sosialisasi Perencanaan Program tahun 2016

Solo, 21-24/6 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perencanaan program tahun 2016, kegiatan ini dilaksanakan di hotel Mega land Jl. Slamet Riadi kota Surakarta, kegiatan diikuti oleh para pejabat struktural dilingkungan dinas sosial provinsi jawa tengah, perwakilan dinas sosial dari 35 kabupaten kota di jawa tengah, balai dilingkungan dinas sosial provinsi jawa tengah, upt kementerian sosial dan pekerja sosial di lingkungan dinas sosial provinsi jawa tengah juga perwakilan potensi sumber kesejahteraa sosial di jawa tengah.  sambutan kepala dinas sosial provinsi jawa tengah diwakili oleh Plt Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Yusadar Armunanto,SH,MH selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dalam sambutannya belaiu menyampiakan bahwa pentingnya perencanaan program dalam setiap kegiatan dan perlunya percepatan realisasi kegiatan yang dibiayai oleh dekonsentrasi dan perencanaan program kegiatan untuk tahun 2016 agar masing masing kabupaten kota saling bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam kegiatan ini juga juga dilakukan paparan oleh masing masing bidang terkait dengan program kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi.

BUTIR KESEPAKATAN

  1. Mensikapi implementasi Undang-undang  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah bahwa kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penanganan PMKS sistem kelembagaan melalui Balai Rebsos dan Panti Sosial  sehingga penting bagi Kabupaten/Kota untuk menyediakan shelter dan Tim assesment untuk mendukung kecepatan dan ketepatan serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial  bagi PMKS.
  2. Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran  Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan media sinkronisasi dan harmonisasi Program dan Kegiatan penanganan PMKS melalui dukungan anggaran Dekonsentrasi Kementerian Sosial secara proporsiona dalam semangat otonomi dan kemampuan daerah.
  3. Implementasi Undang-undang No. 23  Tahun 2016  yang ditindaklanjuti dengan penyempurnaan SOTK Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah  yang mengatur tata kelola pelayanan pemerintahan dan layanan publik  dan diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota meresponya dengan penyesuaian  SOTK yang secara normatif mendukung sinergitas dan harmonis dalam penanganan PMKS.
  4. Ketersediaan sumber daya Aparatur Sipil Negara dan anggaran maka perlu dilaksanakan perkuatan peran aktif PSKS dan model kerjasama kemitraan strategis antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran bersama adanya perubahan paradigma, nomenklatur, kewenangan serta target kinerja yang berdampak maksimal dalam penyediaan kebutuhan layanan kesejahteraan sosial  PMKS.
  5. Terkait dengan Verifikasi dan Validasi  data PBI JKN perlu dipersiapkan secara cermat  dan serius  pleh seluruh pihak baik Dinas Sosial Provinsi  maupun Dinas Sosial Kabupaten/Kota  sehingga proses ini tidak menghilangkan kesempatan masyarakat yang memenuhi kriteria sasaran garapan untuk mendapatkan manfaat  dari berbagai program pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan kelompok rentan.(rif/kdr)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *