Orang Miskin Tidak Boleh Sakit. Bagian II

Orang Miskin Tidak Boleh Sakit. Bagian II
Dalam tulisan Orang miskin tidak boleh sakit bagian pertama, saya mencatat adanya SDM TKSK dan PSKS dalam verval serta sedikit tehnis petugas yang direkrut BKI dalam melakukan verval PBI JK. Hal ini sangat penting sekali karena tujuan verval dan tatacara persyaratan perubahan data PBI Jaminan kesehatan agar data mutakhir, tepat sasaran, tepat waktu dan valid.

Di Permesos No 5 Th 2016 pasal 4 adalah : Tata cara verifikasi dan validasi serta tata cara dan persyaratan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan meliputi: a. tata cara verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan; b. tata cara dan persyaratan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan; dan c. perbaikan data PBI Jaminan Kesehatan yang sudah didaftarkan di BPJS Kesehatan.

Di bagian a. tata cara verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan. Kalau mencermati verval yang di lakukan petugas BKI dilapangan intrumen verval sudah ditentukan dari kemsos. tabel itu memuat 12 kolom dari ID Noka PBI sampai status/keterangan. Data yang di verval itu sudah terkases oleh di data PBI JK. Jumlahnya tidak semua di verval, kemungknan besar hanya yang tidak punya nik. Karena dalam satu desa ada petugas yang hanya verval belasan intrumen dari ribuan data PBI JK.

Menurut kami ada kolom yang urgen, meski kolom lain dalam tabel juga tidak kalah penting. Pada kolom 12 ada status dan ketrangan yang diisi dengan angka 0-9, Kolom (I2 Status/Keterangan: isikan nomor kode sebagai berikut: Isi ‘1’jika sudah Meninggal, Isi ‘2’jika Nama Ganda, Isi ‘3’ jika Mampu, Isi ‘4’ jika Pindah Alamat, Isi ‘5’, jika Tidak Ditemukan, Isi ‘6’ jika Nomor Induk Kependudukan, Isi ‘7’ jika Jenis Kelamin, Isi ‘B’ jika Tanggal Lahir Isi ‘9’ jika Status Isi ‘O’ jika Masih memenuhi syarat/valid.

Pada kolom ket : ganda, mampu, dan masih memenuhi syarat jika di isi oleh petugas tidak sesuai fakta dilapangan, maka yang terjadi data tidak mutakhir dan valid. Karena petugas hanya bekerja sama dengan perangkat desa yang dalam pengerjakanya tidak terjun kelapangan. Pendataan semacam ini Hoak, dan banyak terjadi kegagalan. Karena BPS yang ahli mendata saja dengan pola terjun door to door saja masih banyak yang salah. Apalagi pendataan model duduk di balik kursi para perangkat desa dengan model penerawangan seperti dukun Tuti (tukang tipu).

Di Permesos pasal 4 adalah huruf b. tata cara dan persyaratan perubahan data PBI Jaminan Kesehatan. Di bagian ini ada 3 kriteria tata cara dan perubahan data PBI JK yakni penghapusan, 2. Penggantian dan penambahan dari FK/OTM dan 3. Peserta PBI JK jadi pekerja Penerima upak.

Hasil Resum kami, tata cara penghapusan dengan syarat sudah mampu, PBI jK jadi Pekerja penerima Upah, meninggal Dunia dan peserta PBI JK tercatat Ganda. Sedangkan Pengganti dan penambahan PBI JK dengan syarat, FM/OTM belum masuk data PBI JK, Korban PHK yang enam bulan belum kerja, kornban bencana, ODGJ dari OTM/FM, Bayi lahir yang dari kluarga FK/OTM dll yang mencakup ada 9 jenis.

Lampiran Permensos NO 5 tahun 2016 ada tugas TKSK/PSKS dalam penghapusan peserta PBI untuk dilakukan verval dan dilaporkan secara berjenjang. Halaman 8, 11 dan 12 ada tugas TKSK dan PSKS lainya menemukan peserta PBI JK yang tidak memenuhi kriteri sebagai FM/OTM, Peserta PBI meninggal dan Peserta PBI ganda agar usul ke desa/kalurahan untuk musdes untuk di hapus. Lalu kepala desa melaporkan secara tertulis ke Dinos kab. Setelah data sampai kemenos lalu menteri menetapkan penghapusan dan penambahan setiap bulan.

Hal 13 permensos pada lampiran ada Penggantian dan penambahan FM/OTM belum masuk Data PBI JK. Di Penggantian bisa diusulkan dari dinsos kab/kota, lalu belum melampaui jumlah nasional PBI JK. Dipenambahan PBI Jk jika terdapat FM/OTM belum masuk data PBI di usulan dari Dinsos kab/kota. Maksud penggantian dan penambahan ini kurang jelas. Apa boleh ditambah dan di di ganti jika belum melalmpaui jumlah nasional. Kok ada pembatasan jumlah nasional PBI bagi Fakir Miskin dan Orang tidak mampu?.

Apakah tidak disesuaikan dengan data lapangan saja jika data FM/OTM sudah valid dan layak masuk PBI JK. Bukan kah Fakir miskin di jamin UUD 45. Bukan di jamin dengan pembatasan jumlah nasional PBI. Hal ini perlu ada penjelasalan kongkret agar para TKSK bisa memberikan /mengajukan FM/OTM yang tdiak tercover PBI. Perlu di ingat jangan sampai ada orang Miskin yang tidak bisa berobat karena tidak punya KIS! Gara gara Data tidak valid.

Kemudian hal 13 ada Perbaikan data PBI JK yang sudah didaftarkan ke BPJS. Yang sedang kisruh adalah data KIS hasil cetak BPJS terkait nama salah, alamat salah dan tanggal lahir yang salah. Bahkan alamat yang tidak lengkap dan faskes salah. Permasalahanya, Pemilik KIS ini jika berobat ada kesalahan nama, alamat beda dengan KK dan KTP. Maka harus ada surat beda nama baik yang di keluarkan pihak desa dan kantor BPJS. Untuk mencari surat beda nama/alamat dll ini harus antrian panjang di kantor BPJS. Yang dirugikan saat data salah wong cilik dari FM/OTM. Ini adalah dampak data PBI JK yang tidak Valid.

Data hasil verval lalu di laporkan ke SIKS (sisitem informasi kesejahteraan sosial) Dinsos Kab sebagai pengolah dan Update data hasil perubahan verval. lalu diteruskan ke Dinsos prop dan kemensos untuk ditetapkan Mensos setiap bulan.

Menurut kami, Kemsos melalui Pusdatin harus cancut taliwondo. Hilangkan ego pribadi, bersatulah para Dirjen dibawah panji kemuliaan Kemsos demi anak bangsa. Pertanggungjawabanya sangat berat untuk dapat data PBI JK secara akurat. Jika data tidak valid, maka TKSK, dinsos Kab/Prop dan Kemsos akan di cerca habis habisan oleh Masyakat, Komisi VIII, pemerhati sosial dan LSM. Bola di tangan Kemsos cq Pusdatin, saya berharap ada agenda besar secara sitematis, terarah dan terpadu pengelolaan Data PBI JK dan perlu di awasi secara ketat, dari sisi regulasi dan pendanaan.

Genderang perang di tabuh, mari bersatulah para TKSK sejati bergerak membela agar tidak ada wong miskin menjerit/menangis karena sakit tidak bisa berobat ke RS karena tidak punya KIS. Agar tidak ada wong miskin yang menahan-nahan rasa sakit karena tidak ada KIS untuk berobat ke RS. Agar tidak ada wong miskin meninggal karena telat berobat ke RS karena tidak ada KIS. agar tidak ada orang sakit jiwa dan gelandangan sakit terkapar tak berdaya, tidak bisa berobat karena tidak ada KIS. (Sekian mohon maaf semoga ada yang meluruskan jika kami dalam memberikan ulasan salah) Dariyanto TKSK Kec. Karangreja. Purbalingga.

Tentang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, secara resmi berdiri Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai fungsi dari kantor wilayah Departemen Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada saat terjadinya reformasi tahun 1999. Selanjutnya

Kontak Kami

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No.12 Semarang
TELEPON : (024) 8311729
FAX : (024) 84507041
EMAIL : dinsos@jatengprov.go.id
WEBSITE : www.dinsos.jatengprov.go.id

JASA PEMBUATAN WEBSITE & SOFTWARE