family

Memperkuat Peran Keluarga untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak

Memperkuat Peran Keluarga untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak

Elliya Chariroh, S.Sos, M.PSSp

Pekerja Sosial

 Kekerasan yang terjadi di Indonesia terus menerus menunjukkan adanya kenaikan baik kuantitas maupun kualitasnya. Ada bermacama-macam pola kekerasan yang terjadi, baik kekerasan antar anak maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan mengingat dampak kekerasan pada anak akan terus menerus diingat oleh anak sampai dewasa. Anak akan menjadi trauma, kehilangan rasa percaya diri, cemas, tidak bisa konsentrasi menjadi sebagian dari berbagai dampak yang ditimbulkan akibat adanya kekerasan. Kekerasan menjadi persoalan yang seperti gunung es, terlihat kecil dipermukaan namun sangat besar dibawahnya. Tingginya kasus kekerasan yang ada bisa menjadi indicator kurangnya kesejahteraan sosial anak.

Data kekerasan yang ada saat ini menunjukkan bahwa jumlah kekerasan yang ada terus menerus mengalami kenaikan. Anak sering dianggap sebagai pihak yang tidak bisa melakukan apa-apa. Pendapatnya tidak didengar, cendrung mengalami eksploitasi, partisipasinyaa tidak dianggap dan sering mengalami diskriminasi. Hal ini dikarenakan adanya mispersepsi tentang anak, antara lain 1) anak dianggap pasif dan lemah, 2) anak merupakan miniature orang dewasa 3) Anak yang perekembangannya tidak sama dengan anak-anak lain adalah abnormal, 4) Anak dinilai berdasarkan kemampuan dan karakter orang tua, 5) Anak dianggap sebagai harta / hak milik, 6) Anak lahir tanpa perasaan sehingga orang tua harus mendikter hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Untuk itulah diperlukan adanya dukungan bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak.

Dukungan Perundang-undangan

Sesungguhnya pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahateraan sosial anak melalui upaya memenuhi hak-hak anak dengan berbagai peraturan perundangan yang ada. Namun sampai sat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pemerintah telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990 melalui Kepres No 36 Tahun 1990 yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya memenuhi hak-hak anak. Selan itu pemerintah juga telah mengesahkan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, yang mengamanatkan upaya perlindungan kepada seluruh anak di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut Perlindungan Anak telah diterapkan Prinsip-prinsip KHA yang meliputi Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan dan Partisipasi. Bahkan sebelum meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pemerintah telah mengeluarkan UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun berbagai upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal apabila kita melihat data statistic mengenai tingginya kasus-kasus kekerasan anak.

Keluarga sebagai unit terkecil

            Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta “Kula” dan “Warga” yang berarti “anggota”, “Kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dan keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu keluarga mempunyai berbagai fungsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, terdapat 8 (delapan) fungsi keluarga yang terdiri atas 1)Keagamaan, 2) Sosial Budaya, 3) Cinta Kasih, 4) Perlindungan 5) Reproduksi, 6) Sosialisasi dan Pendidikan, 7) Ekonomi dan 8) Pembinaan Lingkungan.  Disamping itu ada beberapa fungsi lain dari keluarga antara lain 1)Fungsi Biologis, seperti meneruskan keturuanan, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluraga, memelihara dan merawat anggota keluarga, 2) Fungsi Psikologis, seperti memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, memberikan identitas keluarga, rekreasi, 3) Fungsi Sosialisasi seperti, membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya, 4) Fungsi Ekonomi seperti, mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk kmemenuhi kebutuhan keluarga, menabung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang (pendidikan anak-anak, jaminan hari tua dll) 5) Fungsi pendidikan seperti menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, 6) Fungsi perlindungan yaitu seperti melindungi anak dari tindakan yang tidak kbaik/kejahatan sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman dan mencegah keterpisahan.

Dalam sejarahnya keluarga terus menerus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Keluarga  mengalami berbagai pergeseran peran dan fungsi. Perubahan masyarakat dari masyarakat agraris ke industry berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Hal ini dikarenakan ketika masyarakat masih merupakan masyarakat agraris maka peran keuarga dalam pengasuhannya banyak dilakukan oleh kedua orangtuanya.

Namun hal ini terus mengalami pergeseran ketika terjadi perubahan ekonomi yang mengarah pada industrialisai. Orang tua, khususnya perempuan yang sebelumnya punya peranan besar dalam proses pengasuhan mengalami pergeseran karena perempuan juga menjadi bagian dari perubahan tersebut. Banyak perempuan yang sebelumnya tidak bekerja kemudian menjadi perempuan pekerja diberbagai bidang pekerjaan.

Ini berdampak pada pola penasuhan pada anak, dimana anak kemudian mendapatkan pengasuhan dari kerabat besar atau dari asisten rumah tangga. Umumnya pengasuhan di keluarga besar cenderung lebih aman. Hal ini dikarenakan banyak budaya di Indonesiaa yang memang menganut pola pengasuhan dengan keluarga besar. Sehingga anak akan tetap memeperoleh kasih sayang yang cukup dari orang-orang disekitar mereka.

Selain pengasuhan oleh keluarga besar juga dilakukan pengasuhan oleh asisten rumah tangga. Tidak sama seperti keluarga besar, maka asisten rumah tangga umumnya tidak mempunyai hubungan apapun dengan anak. Selain itu biasanya mereka berasal dari latar belakang keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan mereka melakukan pengasuhan hanya berdasarkan apa yang mereka ketahui saja. Sehingga kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi adalah kebutuhan dasarnya saja. Umumnya kebutuhan lainnya tidak dapat dipenuhi dengan baik. Pada situasi ini anak mendapatkan pengasuhan dari pihak-pihak luar sehingga pengasuhan yang didapatkan tidak sepenuhnya dari orang tua.

Yang menyedihkan adalah pengasuhan anak yang ada di lembaga atau panti. Dalam banyak situasi, anak yang hidup dipanti tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan baik. Anak akan mengalami berbagai hambatan dalam perkembangannya. Tidak jarang anak yang tinggal di panti sebenarnya tidak menginginkan untuk tinggal di panti. Tinggal dipanti merupakan sebuah keterpaksaan. Orang tua seringkali menempatkan anak dipanti lebih karena keinginan untuk menyekolahkan anak, karena kemiskinan yang dialaminya. Para orang tua berfikir bahwa ketika anak berada dipanti maka anak-anaknya akan dapat melanjutkan pendidikannya. Sesuatu yang tidak dapat mereka penuhi dengan kemiskinan yang dialami.

Padahal pengasuhan dalam panti memberikan dampak buruk bagi  anak-anak yang masih memiliki keluarga yang menyayangi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Save The Children, Kementerian Sosial dengan dukungan dari UNICEF yang berusaha untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak menemukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Panti Sosial Asuhan Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternative terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua atau keluarganya;
  2. Anak-anak yang tinggal dipanti umumnya (90%) masih memiliki kedua orang tua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan
  3. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama dipanti hingga lulus SLTA dan harus mengikuti pembinan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima
  4. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya diterima anak

 

Situasi Pengasuhan anak di Indonesia

•      60 juta anak-anak di bawah 15 tahun hidup dalam keluarga/rumah tangga:

•         3,4 juta hidup dengan ibu tetapi tidak dengan ayah.

•         1 juta hidup dengan ayah tanpa ibu

•         2.15 juta tidak hidup dengan ayah dan ibu

•      Artinya: Total 6.5 juta anak-anak di bawah 15 tahun hidup dengan orangtua tunggal atau dalam keluarga luas (kerabat).

•      (BPS Survey 2000_Modul Kependudukan)

Dari 2.15 juta yang tidak tinggal dengan kedua orangtuanya:

•      72.5% ayah dan ibunya masih hidup.

•      Hanya 10% ayah dan ibunya meninggal dunia  (217,582 yatim piatu).

•      15.5% kehilangan salah satu orangtua

•      59% dari anak-anak ini tinggal dengan kakek dan 29% tinggal dengan kerabatnya yang lain (88%). Jadi kalau sisanya berada di panti, paling tinggi jumlahnya 12%. Artinya mayoritas anak yatim piatu diasuh oleh kerabat keluarga mereka.

 

 

•      Jumlah PSAA  di Indonesia: 5.2508.610.

•      Jumlah anak di PSAA diperkirakan diantara 225.750 s/d 315.000 anak (jika jumlah PSAA 5250) atau antara 370.230 s.d 516.600 anak (jika jumlah PSAA 8.610)

•      Jika pada tahun 1997-1998 terdapat 1.647 PSAA dengan 91.051 anak (Laporan pelaksanaan KHA tahun 2003), berarti jumlah PSAA meningkat empat kali lipat dalam sepuluh tahun ini.

•      Paling tinggi 10% dari anak-anak di panti asuhan adalah yatim piatu atau 90% masih memiliki orangtua.

 

Data tersebut menggambarkan kenaikan jumlah panti yang membutuhkan upaya penyadaran agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak lebih didorong melalui pendekatan berbasis keluarga.Memperkuat kembali peran keluargan menjadi sangat penting. Sebagai unit terkecil, keluarga menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya pengabaian hak-hak anak.

 

Kelebihan Program Penguatan pada keluarga

–          Program pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan program penanganan yang bersifat reaktif

–          Program penguatan akan berdampak luas dan berjangka panjang

–          Pertumbuhan dan Perkembangan anak lebih optimal

–          Terpenuhinya hak-hak anak

Keluarga mempunyai posisi penting dalam pengasuhan anak. Dalam konvensi PBB disebutkan bahwa keluarga merupakan tempat fundamental dan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya terutama ana-anak. Untuk mendukung perkembangannya anak harus hidup dan tumbuh dalam lingkungan kebahagiaan, cinta dan pengertian. Anak-anak akan terpenuhi kebutuhannya melalui keluarga. Pengasuhan yang dilakukan oleh suatu keluarga merupakan pengasuhan terbaik bagi anak. Program penguatan peran keluarga menjadi relevan untuk diterapkan karena begitu besarnya peran keluarga bagi tumbuh kembang anak. Untuk itu perlu adanya strategi penguatan peran keluarga secara massif dan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait. .

Keluarga akan berubah sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, namum kesejahteraan manusia berasal dari keluarga. Sesungguhnya kegagalan pengasuhan yang dilakukan oleh sebuah keluarga akan berdampak pada lingkungan yang luas secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama kembali memperkuat keluarga.

 

Daftar Pustaka

 

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Peran Keluarga
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk LKSA
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera