Peraturan Keputusan dan atau Kebijakan

  • Pergub Organisasi Dinas Sosial
  • Daftar Rancangan Peraturan
  • PP Tentang Kesejahteraan Sosial
  • UU tentang Kesejahteraan Sosial
  • UU tentang Keterbukaan Publik
  • Ingin Mengajukan Usulan Peraturan?

Peraturan Pemerintah Tentang Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

PP Nomor 39 Tahun 2012

Penjelasan PP Nomor 39 Tahun 2012

Lampiran Permensos No 9 Tahun 2017

PP NO. 101 Tahun 2012

Permensos RI No. 1 Tahun 2017

Perpres RI Nomor 19 Tahun 2016

Perpres RI No. 46 Tahun 2015

Permensos 9 Tahun 2017

Permensos RI No 26 Th 2012

Undang Undang Tentang Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

 

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

UU Nomor 11 Tahun 2009

UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

UU Nomor NO 34 Tahun 2014

UU Nomor NO 23 Tahun 2004

UU Nomor NO 13 Tahun 2006

Undang Undang Tentang Keterbukaan Publik

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

 

Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan  ndang-Undang ini; dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi  Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

UU Nomor 14 Tahun 2008