Informasi Tentang Profil dan Organisasi PPID

  • Profil Singkat PPID
  • Struktur Organisasi
  • Sususan Pejabat PPID
  • Mekanisme PPID
  • Rencana Strategis ( RENSTRA )
  • Sumber Daya Manusia
  • TUPOKSI Dinas Sosial
  • TUPOKSI Satuan Kerja DInas Sosial
  • TUPOKSI PPID
  • Kedudukan/domisili dan Alamat
  • LHKPN DINSOS
  • Profil Pejabat

Profil PPID
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Oleh karena itu Dinas Sosial sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan  Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Provinsi Jawa Tengah, maka dibentuklah PPID Badan Publik pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana pembantu PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Atasan PPID Badan Publik (Pembantu).

Struktur Organisasi Dinas

Struktur Organisasi Dinas Lengkap

Struktur PPID Pembantu

2018-2023

RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018  – 2023

RENSTRA-DINSOS-2013-2018

2013-2018

Sumber Daya Manusia PNS dan Non-PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

  • Pegawai Negeri Sipil
  • Non Pegawai Negeri Sipil

Pembagian Kerja PNS dan Non-PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

  • Dinas
  • UPTD/Panti

Jenjang Pendidikan Pegawai Non-PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

SD 31 Orang
SMP 34 Orang
SMA 210 Orang
D1/D3 44 Orang
S1 59 Orang

Diupdate tanggal 20 Maret 2018

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Prinsip To Help People To Help Them Selves ( membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri ) dan semangat Tat Twam Asi ( Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku ) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi antara lain:

  • Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
  • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
  • Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  • Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
  • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;
  • Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas- prioritas, sasaran program yang mendukung terwujudnya MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2013 – 2018.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2013 yang diperbaharui oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok antara lain:

PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS A

Panti Pelayanan Sosial Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial. Juga didalamnya mengelola Unit Panti Penunjang Rumah Pelayanan Sosial

Panti Pelayanan Sosial Kelas A melaksanakan fungsi:

  1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan dan
    rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
  2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
  3. evaluasi, dan pelaporan bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial;
  4. pengelolaan ketatausahaan; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panti Pelayanan Sosial Kelas A, terdiri atas:
a. Kepala Panti;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Penyantunan dan Rujukan;
d. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang yang merupakan unit organisasi non struktural berupa Rumah Pelayanan Sosial yang dipimpin oleh seorang Koordinator dibawah Kepala Panti.

 

PANTI PELAYANAN SOSIAL KELAS B

Panti Pelayanan Sosial Kelas B mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.

Panti Pelayanan Sosial Kelas B, terdiri atas :
a. Kepala Panti;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

Tugas Pokok Kepala Panti Pelayanan Sosial, Kepala Panti Pelayanan Sosial melaksanakan tugas Pimpinan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan dan rujukan serta
bimbingan dan rehabilitasi sosial.

Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai.

Tugas Pokok Seksi Penyantunan, Seksi Penyantunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyantunan.

Tugas Pokok Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial.

Tugas Pokok Seksi Bimbingan Sosial, Seksi Bimbingan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial.

Tugas Pokok Seksi Identifikasi dan Penyantunan, Seksi Identifikasi dan Penyantunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penyantunan.

Tugas Pokok Seksi Rujukan, Seksi Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan rujukan.

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas Pokok Unit Penunjang, Selain susunan organisasi Panti Pelayanan Sosial Kelas A , guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang. Unit Penunjang  merupakan unit organisasi non struktural berupa Rumah Pelayanan Sosial yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Download, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Download, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Tugas & Fungsi

PPID bertugas:

  1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, Dan Pengamanan Informasi;
  2. Pelayanan Informasi sesuai dengan Aturan yang Berlaku;
  3. Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, Dan Sederhana;
  4. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik;
  5. Pengujian Konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau Pengubahannya;
  7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah Habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat Diakses; dan
  8. Penetapan Pertimbangan Tertulis atas setiap Kebijakan yang Diambil untuk Memenuhi Hak setiap Orang atas Informasi Publik.

 

 

Dalam rangka Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan Informasi;
  2. Dokumentasi Arsip;
  3. Pelayanan Informasi;
  4. Pelayanan Dan Penyelesaian sengketa.

Alamat Domisili

Jl. Pahlawan No. 12
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241

 

Kontak

Telp : (024) 8311729
Fax : (024) 84507041
Email : dinsos@jatengprov.go.id
Site : http://dinsos.jatengprov.go.id/