Informasi Tentang Profil dan Badan Publik

  • Profil, Visi dan Misi
  • Struktur Organisasi
  • Sususan Pejabat PPID
  • Mekanisme PPID
  • Rencana Strategis ( RENSTRA )
  • Sumber Daya Manusia
  • TUPOKSI Dinas Sosial
  • TUPOKSI Satuan Kerja DInas Sosial
  • Kedudukan/domisili dan Alamat
  • LHKPN DINSOS
  • Profil Pejabat

Halo.. , untuk informasi Profil, Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat di sini Lihat

Struktur Organisasi Dinas

Struktur PPID Pembantu

RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013  – 2018

RENSTRA-DINSOS-2013-2018

Download

Sumber Daya Manusia PNS dan Non-PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

  • Pegawai Negeri Sipil
  • Non Pegawai Negeri Sipil

Pembagian Kerja PNS dan Non-PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

  • Dinas
  • UPTD/Panti

Jenjang Pendidikan Pegawai Non-PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

SD 31 Orang
SMP 34 Orang
SMA 210 Orang
D1/D3 44 Orang
S1 59 Orang

Diupdate tanggal 20 Maret 2018

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Prinsip To Help People To Help Them Selves ( membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri ) dan semangat Tat Twam Asi ( Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku ) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi antara lain:

  • Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
  • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
  • Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  • Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
  • Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;
  • Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas- prioritas, sasaran program yang mendukung terwujudnya MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2013 – 2018.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok antara lain:

BALAI

Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan multi layanan. Untuk melaksanakan tugas, Balai menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan rencana teknis operasional penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
  • pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
  • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
  • pengelolaan ketatausahaan;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Kepala Balai, Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai.

Tugas Pokok Seksi Penyantunan, Seksi Penyantunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyantunan.

Tugas Pokok Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial.

Tugas Pokok Seksi Bimbingan Sosial, Seksi Bimbingan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial.

Tugas Pokok Seksi Identifikasi dan Penyantunan, Seksi Identifikasi dan Penyantunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penyantunan.

Tugas Pokok Seksi Rujukan, Seksi Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan rujukan.

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Download, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah