Balai Rehabilitasi Sosial Dicari atau Mencari Penerima Manfaat

Gaung perubahan Panitia menjadi balai hingga saat kurung waktu lebih dari 2 tahun belum bisa mendongkrak popularitasnya di tengah-tengah masyarakat dalam arti menjadi Lembaga idola (yang di cari oleh masyarakat). Walaupun ada juga balai yang selalu terisi penuh bahkan menolak Permintaan Manfaat (PM) serta permintaan PM dengan sistem inden yaitu balai yang menangani para lanjut usia dengan gelanganganpsykotik. Hal ini di sebabkan karena pelayanan yang diberikan pada umumnya sampai pada terminasi akhir manusia (sampai meninggal).

Namun bagai mana dengan  Balai-balai yang menangani anak dan remaja droup out, anak nakal, anak jalanan, eks pengguna narkoba dan yang lainnya?. Satu pertanyaan yang membutuhkan perenungan, pemikiran, serta analisis yang cermat

Yang perlu dilihat terlebih dulu adalah :

  1. Kenyataan/realita saat ini/keadaan sekarang

a. Sistem penjangkauan/rekruitmen
Tahap pelayanan yang diberikan masih tetap memakai Pendekatan Pekerjaan Sosial yang diawali dengan pendekatan awal yang meliputi koordinasi, sosialisai, motifasi dan seleksi calon Penerimaan Manfaat (PM) Pola lama masih mewarnai dengan sistem TOP Down di mana balai-balai masih mematok kabupaten/kota sasaran atau serta jumlah PM yang akan diterima dari masing-masing kabupaten/ kota pilihan. Pelaksanaan Sosialisasi, motivasi dan seleksi oleh petugas Balai ke kota kab/kota pilihan. Belum bisa menjangkau kab/kota se Jawa Tengah apalagi sampai ke kecamatan desa. Kurangnya promosi baik melalui media cetak mauoun elektronik, apalagi pembuatan web site.

b.Penyediaan Fasilitas
Pada umumnya fasilitas yang disediakan bagi penerima manfaat belum memadai.

  • Asrama/wisma yang sudah usang baik bangunan maupun perlengkapannya
  • Fasilitas umum yang terbatas
  • Sarana pembimbing yang masih konvensional

c.Pelayanan yang diberikan

  • Program layanan yang masih bersifat rutinitas (belum berani melakukan terobosan-terobosan yang memukau)
  • Mind set petugas yang masih belum bisamenyesuaikan dengan balai yang berdampak pada kualitas pelayanan  administratif, koordinatif maupun empaty terhadap Penerima Manfaat)

 

2. Langkah nyata yang harus dilakukan

a.Sistem penjangkauan

  • Penjangkauan dilaksanakan secara adil ke serluruh kab/kota dengan merealisasikan sistem buttom up di mana masyarakat melalui kab/kota secara aktif mendapatkan calon Penerima manfaat ke Balai-bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • Sosiafisasi/promosi di tingkatan baik melalui; media cetak (penyebarab brosur sampai kecamatan dan desa, pemuatan berita pada event-event tertentu); Rapat kordinasi tahunan Dinas/Instansi sosial kab/kota dengan salah satu mentri Pengenalan Balai-balai di Jawa Tengah; Dialog interatif melalui media elektronik (radio dan televisi); pembuatan Web Site Balai.
  • Pemberdayaan Tenaa Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).

b.Penyedia Fasilitas

  • Adanya kontmuitas rehang bangunan dan peremajaan perlengkapannya.
  • Kelengkapan fasilitas umumnya dengan penataan yang nyaman.
  • Kelengkapan dan kemutakhiran sarana pembimbingan maupun ketrampilan.

c.Pelayanan yang diberikan

  • Berani melakukan terobosan-terobosan baru dengan mengindahkan peraturan yang ada guna peningkatan kualitas pelayaan.
  • Mengubah mind set petugas dari bekerja secara rutinitas menjadi bekerja yang kreatif, inovatif, dan efektif

    3. Harapan
Dengan kenyataan yang ada saat ini maka masih terkesan dan terjadi bahwa balai yang masih aktif mencari calon Penerima Manfaat walaupun ini tidak salah, bahkan ketika janji kab/kota untuk mengirimkan sejumlah PM tidak ditepati maka balai harus mencari calon PM dengan berbagai daya dan upaya yang notabenenya tidak efektif. Balai Rehabilitasi Sosial yang merupakan wajah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang dibutuhkan masyarakat sebagai wahana dan pelayanan dan pengembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) logikanya dengan ratio PMKS Jawa Tengah untuk anak nakal yang berjumlah 8.170, anak terlantar 117.714, anak jalanan 6.091, Napza 465.302 (Rekapitulasi data PMKS tahun 2010) dengan jumlah balai yang menangani serta kapasitasnya, maka balai akan diserbu oleh masyarakat. Tentunya dengan catatan Balai-balai benah diri dari berbagai segi untuk memiliki nilai tawar yang tinggi sehingga akan percaya diri dalam melakukan sosialisai/promosi, seluruhnya komponen pelaksanaan tugasnya yang ada di balai memiliki tekad untuk berubah dan siap membawa balai menjadi lembaga yang dapat bersaing . Adanya kebebasan Balai untuk berkreasi dan berinovasi namun demikian harus tepat adanya pedoman baku yang menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan balai rehabilitasi sosial, adannya evaluasi berjangka guna mengetahui efektifitas penyelenggaraan peningkatan kualitas Balai.

***Dra.Suryani DL

Tentang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, secara resmi berdiri Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai fungsi dari kantor wilayah Departemen Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada saat terjadinya reformasi tahun 1999. Selanjutnya

Kontak Kami

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No.12 Semarang
TELEPON : (024) 8311729
FAX : (024) 84507041
EMAIL : dinsos@jatengprov.go.id
WEBSITE : www.dinsos.jatengprov.go.id

JASA PEMBUATAN WEBSITE & SOFTWARE